Kabar gembira untuk satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro yang berada di Kabupaten Lamongan-Layanan KPPN Mobile akan datang ke Lamongan ( Mohon disebar luaskan kepada yang berkepentingan ) Selanjutnya →
Posting Kategori Info Seputar KPPN
|
Tagged KPPN Mobile
|
Untuk menyesuaikan dengan format yang terdapat pada peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan PER-41/PB/2011, Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan perubahan pada Aplikasi SPM Satuan kerja, yang pada akhirnya telah dirilis tanggal 14 Juli 2011 dengan ver 11.5.0. Pada Versi kali ini terdapat beberapa perbaikan diantaranya : Selanjutnya →
Dari Pantauan penulis, mulai awal bulan Juni 2011 banyak mitra kerja/masyarakat mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan pembayaran gaji bulan ketiga belas. Kebetulan teman-teman yang bertugas di FO dengan sigap menjawab pertanyaan tersebut dan bisa mendinginkan suasana yang temperaturnya mulai naik. Pada Tanggal 01 Juli 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan, sebagai jawaban pertanyaan yang selama ini sering dilontarkan.
Peraturan Nomor PER-38/PB/2011 dapat diunduh di sini
Posting Kategori Info Seputar KPPN
|
Sekilas Tentang Revisi Aplikasi GPP
Aplikasi revisi ini tanggal 21 Juni 2011 adalah aplikasi melakukan update Aplikasi khususnya untuk Perbaikan perhitungan pajak gaji bulan ke 13, penghapusan gaji susulan manual dan penambahan kedudukan baru No 16 Penghentian Jabatan Eselon dan MPP Selanjutnya →
Nomor : UND-5/WPB.16/KP.1340/2011 tanggal 10 Juni 2011
Yth. Kepala Kantor/KPA Satuan Kerja Kab.Bojonegoro dan Kab. Lamongan di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro
Dalam rangka meningkatkan akurasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja maka KPPN Bojonegoro akan mengadakan acara workshop Penyusunan LPJ Bendahara, dengan ini dimohon bantuan saudara agar menugaskan Bendahara dan satu orang operator yang membantu Bendahara untuk mengikuti acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada : Selanjutnya →
Posting Kategori Undangan
|
Selama ini banyak pertanyaan dan permasalahan tentang produk aplikasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diperuntukan bagi Satuan Kerja, nggak bisa jalan di flatform windows vista (maaf banyak para netter banyak menyebut sebagai windows nista) dan windows 7, hal ini bisa disebabkan compatibilitas system Aplikasi yang tidak support dengan system operasi tersebut, bisa jadi software yang digunakan untuk Selanjutnya →
Untuk membantu proses perencanaan/schedule/kegiatan proyek, pengeluaran dana APBN bagi satuan kerja, Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai software development dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan Aplikasi AFS 2011 tanggal 29 Maret 2011, dengan memperbarui fitur-fitur dari aplikasi sebelumnya. Pembaharuan Tersebut diantaranya :
- Penambahan Kode Jenis Dokumen dan anak Satker (Menu Setting Satker) Selanjutnya →
Tulisan ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya dalam pembahasan sama dengan permasalahan yang berbeda, minimal penulis memenuhi jawaban atas pertanyaan dari salah satu satker di lingkungan pembayaran KPPN Bojonegoro, pada Aplikasi SPM 2011 (versi 11.4.3) tanggal 20-04-2011, terdapat menu perekaman data kontrak dan menu tersebut terdapat pada menu utama monitoring. Pada saat perekaman sudah mencapai pada field isian cara pembayaran ( dua opsi dalam bentuk radio buton dengan pilihan sekaligus dan bertahap) disebelah kanan ada tombol Detil Rincian dan Realisasi, apabila tombol tersebut diklik akan muncul isian dan penghitungan data kontrak. Selanjutnya →
Pada Perekaman data SPM pada Aplikasi SPM 2011, apabila kita memilih jenis SPM kode 07 (langsung) setelah isian nomor dan tanggal SPM terdapat pilihan dalam bentuk radio button yang berupa opsi apakah spm yang kita rekam tersebut kontraktual atau non kontraktual dengan pengertian SPM jenis LS tersebut kita bayarkan atas nama Pihak Ketiga/Rekanan atau Bendahara. Biasanya SPM LS yang kita bayarkan dengan opsi Kontraktual untuk jenis belanja tertentu, misalnya belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bantuan sosial yang dibayarkan atas nama Pihak Ketiga/Rekanan, sedangkan SPM LS Non Kontraktual yang kita rekam selama ini, dibayarkan atas nama bendahara berupa Belanja Pegawai berupa Gaji Induk (sekarang sudah dibayarkan pada rekening masing-masing pegawai),Kekurangan Gaji, Susulan Gaji, Uang Duka Wafat/tewas, Honorarium atau belanja pegawai lainnya.
Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal dan Belanja Sosial tersebut cara pengadaannya bisa dengan cara pemilihan/penunjukan langsung yang berupa SPK, pelelangan terbatas berupa Kontrak/perjanjian dengan jumlah nilai SPK/Kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak dan yang paling penting SPM dibuat atas nama Pihak ketiga atau rekanan, maka perekaman data kontrak bagi satuan kerja menjadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Penulis tidak membahas tentang tata cara dan proses pengadaan Barang dan Jasa, namun libih fokus pada teknik perekaman data kontrak pada aplikasi SPM 2011, ok langsung ke TKP …. Selanjutnya →
Untuk menambah/memungsikan sebagian menu dari Aplikasi SPM 2011, kali ini Direktorat Sistem Perbendaharaan meluncurkan update Aplikasi SPM 2011 dengan label versi 11.4.3 tanggal 20 April 2011. Dari hasil Uji Coba, penulis melihat ada perubahan pada menu utama pagu, yang pada versi sebelumnya sub menu RUH SKPA (Penerbit) diblok alias tidak bisa difungsikan, pada versi terbaru sub menu tersebut dapat difungsikan. Pada Versi 11.4.3 juga disertakan file update referensi. Informasi lain, dari update tanggal 20 April 2011 file yang diunduh terdiri dari 2 file, seperti di bawah ini : Selanjutnya →
Kabar gembira untuk satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro yang berada di Kabupaten Lamongan-Layanan KPPN Mobile akan datang ke Lamongan ( Mohon disebar luaskan kepada yang berkepentingan ) Selanjutnya 
